opini

Penulis: Wildan Habibi, M.Pd.I. (Dosen IAIFA Kediri)

Klik di sini untuka membaca bagian 1

Hal yang perlu untuk kita fahami bersama adalah Pertama, Pola atau Term pelaku penolakan kasus diatas. Adapun pola/term yang menjangkiti masyarakat dusun karet adalah pemahaman bahwa perbedaan agama merupakan pemicu permusuhan dalam segala hal yang terjadi di masyarakat. Pola ini tentunya harus dihilangkan dikalangan kita, karena hal ini merupakan kecemasan yang sangat tinggi yang mudah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemahaman yang salah tentunya perlu adanya bimbingan – bimbingan secara massif baik dari kalangan agamawan maupun aparat pemerintahan.

Kedua, adalah Struktur Penyebab. Kebijakan yang berlaku di dusun karet merupakan kebijakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia. Sesuatu yang tidak baik serta terorganisir dan terstruktur yang dimunculkan oleh kaum mayoritas tentunya akan menjadi haluan atau budaya masyarakat, mengingat kekuatan mayoritas dianggap sebagai “suara tuhan” yang harus diikuti dan ditaati. Disisi lain kebijakan ini mengarah kepada tindakan “main makim sendiri”,artinya kebijakan yang melibatkan orang banyak tentunya harus prosedural dan diketahui oleh otoritas diatasnya. Kebijakan lingkungan dusun harus melalui pertimbangan pemerintah desa, Kebijakan desa harus melalui pertimbangan pemerintah kecamatan dan lingkungan diatasnya tentunya harus melalui pertimbangan otoritas pemerintah yang lebih tinggi.

Ketiga, adalah Mental Model.. mental model yang yang mengakar adalah pemahaman tentang sesuatu yang berbeda atau tidak sesuai dengan adat/budaya yang berlaku dianggap sebagai suatu ancaman. Maindset seperti ini tentunya harus segera dirubah agar tidak menjadi “boomerang” bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Pendekatan persuasive menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mengikis pemikiran tersebut.

Alhasil, Ditinjau dari segi apapun sikap diskriminasi ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan dan lain sebagainya. Bahkan Islam menegaskan antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang menentukan kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa dan status sosialnya tetapi adalah takwanya yang tercermin dalam perilaku kesehariannya. Hal ini tersirat dalam firman Allah SWT dalam. Q.S. Al Hujurat: 13 yang artinya:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat lain. Allah SWT telah mengingatkan tentang akibat yang akan diperoleh oleh seseorang yang berlaku diskriminasi dalam bentuk intoleransi dengan menghina kepada pemeluk agama yang lain. Hal ini termaktub dalam surat al an’am ayat 108 yang berbunyi.
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”

Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bagi kaum Muslimin bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan orang non muslim tambah menjauhi kebenaran. Mencaci-maki berhala sebenarnya adalah mencaci-maki benda mati. Oleh sebab itu memaki berhala itu adalah tidak dosa. Akan tetapi karena memaki berhala itu menyebabkan orang non muslim merasa tersinggung dan marah, yang akhirnya mereka akan membalas dengan mencaci-maki Allah, maka terlaranglah perbuatan itu. Allah memberikan penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran baik dan tidaknya sesuatu perbuatan atau kebiasaan, adakalanya timbul dari penilaian manusia sendiri, apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan yang turun-temurun ataupun perbuatan serta kebiasaan yang baru saja timbul, seperti tersinggungnya perasaan orang non muslim apabila ada orang-orang yang memaki berhala-berhala mereka

Dalam kajian teori ilmu ushul fiqh, terdapat metode ijtihad yakni qiyas. Dalam kandungan ayat diatas sikap mencaci maki menjadi ashal/pokok (nash) yang kemudian jika kita temukan praktek diskriminasi/mengisolir (kasus slamet tidak boleh mukim di lingkungan mayortas islam) ini menjadi bentuk qiyas aulawi dimana furu’ lebih kuat dibandingkan dengan ashal. Hal ini sama dengan larangan membentak kepada orang tua yang kemudian muncul furu’ tentang bagaimana hukum memukul, atau melakukan sesuatu yang lebih menyakikitkan dibandingkan dengan membentak. Maka jika kembali pada kasus mengisolir,atau mendiskriminasikan orang non muslim tetntunya juga mempunyai kandungan hokum yang sama.
Adapun dalam tradisi pemikiran Islam untuk melanggengkan ajaran Allah dan rasul telah dirumuskan tiga pola hubungan umat yaitu, Pertama Ukhuwah Diniyah islamiyah, yaitu pola hubungan sesama umat Islam sebagai saudara sesama yang mengamalkan ajaran Islam, yang harus saling menguatkan, bahkan rasulullah pola hubungan ini digambarkan sebagai bangunan dan saling menguatkan satu unsur dengan unsur yang lainya, agar terwujud bangunan yang indah dan kokoh, sehingga bisa dinikmati oleh orang lainya, dan bahkan Rasulullah mengumpamakan kerjasama sesama ummat Islam itu seperti satu tubuh yang saling membantu dan menolong, contoh bila mata sakit, kaki berjalan, tangan membeli obat, mulut minum obat untuk mengobati mata. Kedua :  Ukhuwah Wathaniyah yaitu persaudaraan sesama anak bangsa yaitu bangsa Indonesia, apapun sukunya, agamanya, daerahnya, merupakan saudara, yang memiliki tanggungjawab untuk saling menghormati, bekerjasama, menjaga dan melindungi. Rasullah saw mengajarkan sekaligus mencontohkan dalam kehidupan yang nyata pada masanya yaitu masyarakat madinah yang adil dan sejahtera, masyarakatnya terdiri dari berbagai agama dan keyakinan, sekalipun Islam menjadi agama mayoritas tetapi tidak pernah memaksa dan mengintimidasi terhadap keyakinan lainya, karena keyakinan itu hak asasi yang harus dihargai. Ketiga ukhuwah Basariyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia adalah mahluk sosial yang pasti tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan orang lain, maka harus saling menghargai dan menghormati, bahkan bekerjasama semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat manusia, dari manapun asal bangsa dan negaranya kita bersaudara.
Dengan demikian tidak ada dasar yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk ruang diskriminasi berkembang dimanapun dan kapanpun. sehingga toleransi mutlak harus ditumbuhkembangkan sebagai alat guna menjaga persatuan dan kesatuan dibumi pertiwi. Disamping penguatan aqidah juga menjadi bagian yang harus tetap terus dilaksanakan di kalangan umat islam, tentunya sikap moderat juga berbanding lurus untuk mendampingi penguatan aqidah tersebut.

#moderasi bukan berarti tanpa langkah dan dalil yang pasti#
# sikap menghormati bukan berarti ikut meyakini#
#sikap menghargai bukan berarti ikut mengakui#
#kuatkan aqidah,laksanakan moderasi#

Penulis: Wildan Habibi, M.Pd.I. (Dosen IAIFA Kediri)

Toleransi adalah aspek penting dalam masyarakat yang harus dimiliki oleh setiap insan yang berada dalam suatu lingkungan. Sikap tersebut sangat membantu dalam mencegah konflik, mempromosikan kerjasama, dan memungkinkan perkembangan hubungan yang positif antara individu dan kelompok yang berbeda. Ini mencakup kemampuan untuk menghormati, menghargai, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya, agama, pandangan politik, atau identitas lainnya yang berbeda dari diri sendiri.

Kasus Slamet yang tidak diterima sebagai bagian dari masyrakat desa RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Jogjakarta adalah salah satu bentuk intoleransi yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut melarang warga non-muslim untuk menempati wilayah atau daerah mayoritas muslim, merupakan sebuah aturan yang keliru walaupun sudah diakui oleh kepala dusun setempat. Dan sudah termasuk kedalam diskriminasi terhadap minoritas.
Dalam pasal 1 ayat 3 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan.

Diskriminasi minoritas merupakan suatu tindakan yang mengancam keutuhan bangsa. Diskriminasi terhadap minoritas adalah perlakuan tidak adil, merugikan, atau tidak setara terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat. Minoritas dalam konteks ini merujuk pada kelompok-kelompok yang memiliki jumlah anggota yang lebih kecil dibandingkan mayoritas, dan mereka mungkin memiliki ciri-ciri tertentu seperti suku, agama, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial yang berbeda dari mayoritas. Diskriminasi minoritas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Diskriminasi Rasial atau Etnis: Perlakuan tidak setara atau merugikan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, etnis, atau latar belakang budaya.
2. Diskriminasi Agama: Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan spiritual.
3. Diskriminasi Gender dan Seksualitas: Perlakuan diskriminatif terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual,.
4. Diskriminasi Disabilitas: Perlakuan tidak setara terhadap individu dengan disabilitas, termasuk kurangnya aksesibilitas fisik dan diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.
5. Diskriminasi Sosial dan Ekonomi: Minoritas seringkali menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial yang lebih besar karena akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya.
6. Diskriminasi di Tempat Kerja: Minoritas mungkin menghadapi diskriminasi dalam hal perekrutan, promosi, gaji, dan lingkungan kerja yang tidak ramah.
7. Diskriminasi Pendidikan: Diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk pembatasan akses pendidikan.

Belajar dari pengalaman kasus slamet bantul, tentunya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita untuk memahami hakikat sebuah perbedaan. Tidak semua perbedaan hatus kita samakan dan sebaliknya tidak semua yang sama harus kita beda – bedakan. Apalagi perbedan yang berlandaskan keyakinan vertical tentunya adalah sebuah hal yang “qudroti” ataupun hasil dari “renungan” yang lama untuk memilihnya. Bagi kaum muslim, tidak ada celah untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Negara juga hadir sebagai otoritas tertinggi mengatur beragam perbedaan yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam nilai – nilai sila Pancasila dengan tegas menyatakan larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain.  (Bersambung)

Klik di sini untuk melnjutkan membaca

Penulis: Misbah (IAIFA Kediri); Dela Eka (UIN SUKA Yogyakarta); M. Hazim (UIT Lirboyo); Alimatus (IAIN Kediri)

Penerapan Moderasi beragama di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, yang mana di Indonesia tidak terlepas dari perbedaan keyakinan para masyarakatnya, keyakinan merupakan hal mutlak yang tidak bisa diubah seiring berjalannya waktu.

Moderasi beragama memiliki tujuan untuk mencari letak persamaan antar perbedaan bukan mengklasifikasikan tiap-tiap perbedaan di Indonesia. Semua agama yang ada di Indonesia ini pasti memiliki tujuan ajaran yang sama, yaitu tidak berlebih-lebihan, bersikap pertengahan atau memilih jalan tengah dan semua itu telah ada dalam moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah sekedar pandangan hidup saja, namun ia sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat negara ini. Sikap moderasi beragama yang mengajarkan keseimbangan tidak ekstrem kanan maupun kiri agar semua masyarakat versamasama mencari titik tengah dari semua perbedaan yang ada sehingga menjadi masyarakat yang moderat.

Penerapan moderasi beragama di Indonesia sudah termuat dalam nilai-nilai yang terkandung pada pancasila. Pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini memiliki arti bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama di dalamnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari agama memiliki peran dan andil dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, baik tatanan dalam individu, dalam kehidupan sosial. Sila pertama sendiri mengandung Nilai toleransi yang harus menjadi landasan bagi tiaptiap pemeluk agama. Karena toleransi akan menumbuhkan karakter seseorang untuk menghormati dan bersikap moderat dengan ajaran yang berbeda-beda, dan dalam keyakinan beragama, setiap pemeluk agama memiliki haknya untuk menjalani ajaran-ajaran agamanya serta menyebarkannya tanpa ada unsur paksaan (Ramadhan, & Islam 2022).

Sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya semua manusia itu setara antara satu sama lain, maka dari itu setiap manusia harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia lain. Dapat kita simpulkan bahwa kandungan yang ada dalam sila kedua ini selaras dengan moderasi beragama, cara untuk menjaga peradaban manusia dan menjaga kemanusiaan itu sendiri dalam moderasi beragama disebut d en ga n A nti Ra dik alisme. Nilai anti radikalisme yang terkandung dalam sila kedua akan membentuk sebuah paradigma dan mengandung unsur moderat dalam berperilaku. Maka penting bagi kita untuk mengamati dan mengamalkan pesan yang terkandung didalamnya demi mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih harmonis kelak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” merupakan langkah awal dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti tersirat yaitu, untuk mencapai kebaikan dan tujuan yang diharapkan bersama, maka dalam kehidupan sosial kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Nilai persatuan dalam sila ketiga ini sangat berkaitan dengan moderasi beragama yaitu menjaga komitmen dan pendirian akan pentingnya persatuan. Dalam praktiknya diharapkan nilai ini mampu menjaga komitmen persatuan dari segala macam bentuk hasutan ataupun doktrin yang akan membuat perpecahan antar agama.

Sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” sila ini mengandung sarat yang sangat sesuai makna dengan moderasi beragama. Sila ini dalam praktik beragama yaitu paham tentang kebijaksanaan dan permusyawaratan. Menerima dan menghargai perbedaan kearifan lokal yang ada di Indonesia serta dapat menampung dan terbuka dalam menyikapi suatu permasalahan secara bersama-sama.

Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ” sila ini mengandung sebuah pemahaman akan sikap bijak dan adil dalam menyikapi pluralitas ekspresi keberagamaan yang berhubungan dengan kearifan lokal di Indonesia. Dalam moderasi beragama, sila kelima ini dapat dipahami sebagai sikap yang mampu menerima dan menghormati perbedaan keberagamaan yang ada serta menghargai setiap hak-hak yang dimiliki oleh um at be ragama dalam mengimplementasikan ajaran dan wujud keberagamaannya.